UTUSAN WARGA

Pemilu BKM P2KP di Tanah Papua :
by : mas tri
Telah berulang kali masyarakat Papua melaksanakan pemilihan umum. Bagi warga masyarakat yang tinggal di Dok VIII Pantai Kelurahan Imbi Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura, mungkin sudah 5-6 kali melaksanakan apa yang dinamakan Pemilihan Umum dalam kurun waktu kurang dari 5 tahun terakhir. Dimulai dari Pemilihan Anggota Legislatif tahun 2004, Pemilihan Presiden Tahap 1 dan Tahap 2 di tahun yang sama, Pemilihan Walikota Jayapura setahun berikutnya, kemudian Pemilihan Gubernur di awal tahun 2006 dan baru-baru ini ada Pemilihan Anggota BKM P2KP. Ada suasana yang lain dan berbeda pada pelaksanaan Pemilu –dikatakan sebagai Pemilu karena dilaksanakan hampir serentak di 4 (empat) kelurahan di Distrik Jayapura Utara- Anggota BKM P2KP dibanding dengan proses-proses Pemilu yang pernah dilakukan sebelumnya. Apa yang lain? Apa yang beda?. Berikut penuturan dan kesaksian dari beberapa warga Dok VIII Pantai.
Tanpa Calon.
Pemilu Anggota BKM P2KP adalah memilih “orang-orang baik” yang akan duduk sebagai pimpinan kolektif warga masyarakat di tingkat Kelurahan sebagai upaya sadar dari warga masyarakat untuk menanggulangi masalah kemiskinan di wilayahnya. Karena yang dipilih adalah “orang-orang baik” maka semua orang (tentunya yang sudah dewasa to..) mempunyai kesempatan yang sama untuk memilih maupun dipilih. Jadi pendek kata “kitorang semua bisa jadi calon” karena kitorang semua pu kesempatan yang sama untuk berbuat baik. Begitu ka, Mas Faskel?,- demikian celetuk pak Bensin (Benny Sineri) yang kebetulan aktif sebagai relawan P2KP dan saat itu bertugas sebagai Panitia Pemilihan di RT. 05/V Dok VIII Pantai Kelurahan Imbi.
Tanpa Kampanye
“Orang baik itu tra perlu kampanye untuk menunjukkan pada orang lain bahwa dirinya adalah orang baik. Orang baik dapat dilihat dari kelakuannya, dapat dilihat dari kebiasaan sehari-harinya, dapat dilihat dari rekam jejak moralnya (track record) di tengah-tengah masyarakat”, demikian pak Bensin memberikan penjelasan sebelum proses pemilihan dilaksanakan.
Benar, kampanye hanya sarana untuk menyampaikan gagasan atau ide atau kadang malah janji-janji manis seorang politisi. Baik buruknya sebuah kampanye tidak bisa dipakai untuk menilai atau mengukur kualitas moral seseorang. Kampanye hanya bisa dipakai untuk mengetahui apa gagasan atau program kerja dari seorang pemimpin. Hal ini justru tidak nge-macth dengan kaidah-kaidah P2KP yang mengedepankan partisipasi. P2KP memberikan pembelajaran untuk membentuk “Super Team” bukan “Super Man”.
Disisi lain kampanye identik dengan keinginan untuk mempengaruhi orang lain agar dipercaya menjadi pemimpin (ambisi : pen). Artinya, niatnya bukan lagi iklhas dalam beramal, tetapi kepentingan. Sedangkan Anggota BKM adalah orang-orang yang terbaik dari masyarakat yang dipercaya mengemban amanah dalam kegiatan masyarakat. Dipercaya karena masyarakat tahu bagaimana keikhlasan niatnya, sejauhmana kepeduliannya, bagaimana kejujuran dan bagaimana tanggung jawabnya.
Anggota BKM sebagai lembaga pimpinan kolektif akan efektif menjalankan amanah yang dipercayakan padanya apabila BKM tidak hanya dibentuk karena sekedar melaksanakan siklus P2KP agar “segera” sampai pada tahapan pencairan dana BLM P2KP, tetapi apabila semua pihak warga masyarakat yang memilih dan Anggota BKM yang terpilih sudah tumbuh kesadaran kritisnya bahwa mereka membutuhkan lembaga yang kuat, lembaga untuk berhimpun atau bersinergi, lembaga yang digalang untuk menyatukan kekuatan dan potensi warga masyarakat untuk menyelesaikan persoalan bersama.
Tanpa Biaya Milyaran Rupiah To …..
Anggota BKM P2KP bukan dipilih karena amanah Undang-Undang, juga bukan hanya dipilih karena mau ada dana BLM P2KP 500 jeti, sehingga harus ada pihak atau pemberi amanah yang menyediakan dana untuk proses pemilihannya. Sekali lagi, Anggota BKM P2KP dipilih karena masyarakat sadar membutuhkan lembaga yang kuat tempat berhimpun dan bersinergi. Karena menyadari kebutuhannya itu maka tanpa ada yang membiayaipun pemilihan Anggota BKM bisa dilaksanakan secara demokratis yang jauh dari nuansa “pesta”. Artinya dengan fasilitas dan peralatan seadanya proses pemilihan yang demokratis bisa tetap dilaksanakan. Hebat ga tuh ….
Marilah kita tengok proses pemilihan BKM di Kelurahan Imbi Distrik Jayapura Kota Jayapura Provinsi Papua.
Berbekal penjelasan dari Fasilitator P2KP para relawan P2KP Kelurahan Imbi diberikan penyadaran bahwa untuk menyelesaikan segala macam persoalan (lingkungan, sosial, dan ekonomi) yang sudah diidentifikasi di siklus sebelumnya dibutuhkan gerakan moral bersama untuk menggalang kekuatan sebagai upaya membangun kemandirian dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya.
Pada hari Selasa, 10 Oktober 2006 para relawan membentuk Panitia Pembentukan BKM. Ada yang bertugas merumuskan Anggaran Dasar, ada yang bertugas jadi Pokja Pemilihan (semacam KPU ; pen), dan ada yang bertugas mengawasi proses pemilihan (semacam Panwaslu : pen). Semua panitia berasal dari unsur masyarakat sendiri.
Setelah mendapatkan training singkat dari Fasilitator merekapun beraksi. Dan inilah sebagian dari aksi-aksi mereka …..